Harga Sawit Masih Murah, Petani Teriak Minta Percepat Ekspor.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (17/5/2022). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

         Petani sawit mendesak pemerintah segera mempercepat proses ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunanya. Pasalnya, 2 pekan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani masih rendah.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, harga TBS saat ini untuk petani swadaya (nonmitra) rata-rata Rp1.700 per kg hampir di seluruh Indonesia, sedangkan harga petani bermitrasekitar Rp2.200 per kg TBS.

Sementara, lanjut dia, harga pokok produksi (HPP) saat ini sudah mencapai Rp2.250 per kg TBS.

"Artinya, petani sawit swadaya sudah tekor rata-rata Rp450 per kg TBS dan petani bermitra Rp110 per kg TBS. Yang paling beratnya adalah di petani swadaya ada lagi namanya potongan timbangan sampai 10-15% oleh PKS. Misalnya, TBS yang diantar petani ke PKS 1.000 kg, maka yang dibayar PKS hanya 9.000 kg (jika potongan timbangan 10%)," kata Gulat kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/6/2022).

Dia menambahkan, sejak larangan sementara ekspor dicabut, kondisi harga TBS petani justru sama dengan saat Jokowi memberlakukan larangan ekspor.

 
 

Dalam sepekan terakhir, ujarnya, harga TBS turun setiap hari. Selain itu, PKS sudah menolak membeli TBS petani dengan alasan tangki timbun CPO di PKS mulai penuh. Sementara, perusahan refinery pun mengurangi pembelian cpo dari PKS karena alasan tangki timbun mulai penuh karena ekspor belum berjalan. Selain itu, katanya, tender CPO di KPBN selalu gagal

"Seharusnya kebijakan yang diambil Kementerian Perdagangan saat ini (pascalarangan ekspor dicabut) adalah percepatan ekspor, bukan malah membuat regulasi yang menghambat. Ekspor dibuka tapi malah 'disandera' oleh regulasi Kemendag. Inilah yang saya sebut tadi perlambata. Kita berpacu dengan waktu saat ini, terlambat sedikit lagi, maka semua akan tinggal kenangan," tukas Gulat.

Hal senada disampaikan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto.

Sejak larangan ekspor dicabut, kata dia, harga TBS petani sempat anjlok ke Rp1.200 per kg, terendah sejak akhir tahun 2020. Harga itu adalah rata-rata, meski masih ada yang menikmati Rp2.000 per kg TBS.

Padahal, kata dia, pascapengumuman pembukaan keran ekspor oleh Presiden, harga TBS petani masih di rata-rata Rp1.600 per kg.

Darto mengakui, pembelian TBS masih berjalan lancar.

"Hanya masalah harga, kaget saja di petani dan kemudian resah. Sebab sudah 2 tahun harga selalu di atas Rp2.000 sampai Rp3.500. Tiba tiba berubah total. Kaget dan resah," kata Darto kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/6/2022).

Terkait pabrik kelapa sawit yang dikabarkan tutup, Darto mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi.

"Kalaupun ada pabrik tutup itu bisa jadi ada masalah teknis saja di pabrik. Misalnya mesin rusak atau yang lainnya. (Bukan efek tangki kepenuhan). Sejauh ini belum ada pengumuman resmi PKS-PKS yang melaporkan keapda Pemda bahwa pabrik mereka penuh," kata Darto.

 

Target Luhut

Terkait target Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar harga TBS petani dijaga tidak kurang dari Rp2.500, Darto mengatakan, hal itu sulit dilakukan.

"Itu susah dijaga. Karena mekanisme harga TBS itu tergantung dinamika dan harga dipasar. Harga CPO terutama. Tapi kalau mau menggenjot harga CPO juga tergantung banyak faktornya. Terutama soal stok sawit dan stok minyak nabati lainnya. Kalau minyak nabati lain gak berproduksi, bisa bantu menggenjot harga minyak sawit," kata Darto.

Sementara itu, Gulat Manurung mengatakan, harga yang dimaksud oleh Luhut adalah di atas harga modal.

"Terimakasih Pak LBP (Menko Luhut) sudah memperhatikan petani. Harga Rp2.500 itu adalah biaya produksi atau HPP. Jadi maksud Pak Luhut adalah di atas harga modal. Ada keunikan dari sawit. Bahwa harga komuditas ini tidak dihitung dari HPP, tapi terbentuk dari tender CPO internasional. Lalu ditransmisi ke tender CPO di KPBN dan selanjutnya tender KPBN inilah jadi penetapan harga TBS Petani di Dinas Perkebunan Provinsi sawit," jelas Gulat.

"Semakin banyak regulasi yang mengatur industri sawit, semakin tertekan harga CPO di Indonesia. Ujung-ujungnya harga TBS petani juga yang menanggung, seperti saat ini," pungkas Gulat.